PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar peradilan dari empat peradilan yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sampai saat ini Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 telah mengalami dua kali perubahan/revisi yaitu
PadaPenjelasan Pasal 9A UU No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa pengadilan pajak tergolong dalam pengadilan khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara. Struktur organisasi badan peradilan ini berpuncak pada mahkamah agung. Organisasi
Salsabilla(FH UI 2018) HUKUM ACARA PTUN setelah uts pengertian dasar uu ptun pengertian dasar uu ptun. Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 1 Angka 1) - Merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara - Orang/Badan Hukum Perdata VS Badan/Pejabat TUN di pusat/daerah - Akibat dari dikeluarkannya KTUN - Termasuk sengketa kepegawaian - Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku Soemitro Rochmat. Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia. Badung: P.T.Eresco, 1989. Jurnal . Effendi, Maftuh. “Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negaraâ€. Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol. 3, No. 1.UlasanLengkap. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 15 Agustus 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Rabu, 30 November 2022.. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik semata - mata untuk tujuanXiP7bVS.